Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Sudah Efektifkah?

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sudah sepenuhnya diterapkan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya  untuk menangani penyebaran virus corona (Covid-19). Berbagai regulasi juga sudah disiapkan oleh masing-masing pemerintah daerah guna mendukung terlaksananya PSBB tersebut. Dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menyusun Pergub terkait PSBB yang mengatur terkait sanksi bagi pelanggar PSBB. Pelanggar akan dikenakan sanksi pidana satu tahun penjara dan denda Rp100 juta bila melanggar kebijakan tersebut. Namun, apakah kebijakan tersebut akan efektif?

Begitupun dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes)  menerbitkan peraturan PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 agar bisa segera dilaksanakan di berbagai daerah. Aturan PSBB tercatat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Bahkan, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi dalam keterangan tertulisnya mengatakan PSBB terdiri dari pembatasan sejumlah kegiatan penduduk tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19.

“Pembatasan tersebut meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.’’

Terkait dengan pelaksanaan PSBB saya memandang penerapan PSBB di wilayah Jakarta dan sekitarnya belum sepenuhnya efektif. Sebab, mobilitas warga ibu kota dan daerah penyangga terbilang masih banyak. Saat ini banyak warga yang masih bepergian, meski wilayah tersebut sudah darurat penyebaran corona atau Zona Merah.  Sehingga, saya memandang penerapan PSBB yang tujuan awalnya untuk membatasi pergerakan pun terlihat belum maksimal.

Terkait dengan Mobilitas penduduk di tengah penerapan PSBB menjadi permasalahan tersendiri di wilayah Jabodetabek. Bahkan, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat ada 2.090 pelanggaran yang dilakukan pengendara saat penerapan PSBB hari kelima atau pada Selasa 14 april 2020 di Jakarta. Mayoritas pelanggaran itu karena pengendara tak memakai masker.

Nah, terkait dengan pelanggaran tidak menggunakan masker, menurut saya tentunya pemerintah atau penyelenggara PSSB sebaiknya memberikan fasilitas dengan cara membagikan masker kepada masyarakat secara gratis. Apalagi kondisi sekarang untuk mendapatkan masker tidaklah mudah dan tidak murah pula. Sehingga masyarakat tidak ada alasan lagi untuk tidak menggunakan masker setiap keluar rumah.

Pelanggaran pelaksanaan PSBB yang dilakukan warga Jakarta dan sekitarnya, dikarenakan banyak masyarakat belum mengetahui informasi memadai terkait larangan dalam kebijakan PSBB. Oleh karena itu, sebaiknya setiap kebijakan harus dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat agar tidak terjadi miskomunikasi. Karena ketika kebijakan yang dibelakukan oleh pemerintah tidak sampai kepada masyarakat. Akibatnya  masyarakat kemungkinan besar  masih tetap keluar rumah untuk beraktivitas seperti biasa meskipun dalam kondisi darurat corona.

Program apapun yang dijalankan pemerintah tanpa adanya edukasi, sosialisasi yang efektif dan terus menerus akan berdampak pada tidak efektinya setiap program yang akan dijalakan. Dukungan masyakarat dan dari berbagai komponen terkait juga sangat penting dalam rangka menyukseskan PSBB. (Penulis/Sobri)